Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Dinas Perhubungan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsu pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

  • Sub Bagian Perencanaan;
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :

  • Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
  • Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
  • Seksi Pengendalian dan Keselamatan.

4. Bidang Angkutan dan Sarana, membawahkan :

  • Seksi Angkutan Dalam Trayek;
  • Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek
  • Seksi Pengujian Sarana.

5. Bidang Prasarana, membawahkan :

  • Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  • Seksi Pengoperasian Prasarana;
  • Seksi Perawatan Prasarana.

6. Bidang Pengembangan Perhubungan, membawahkan :

  • Seksi Pemaduan Moda;
  • Seksi Lingkungan Perhubungan;
  • Seksi Teknologi Perhubungan.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan untuk mencapai visi dan misi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan  Kepegawaian  serta  Keuangan  untuk  mencapai  tata  kelola kesekretariatan yang baik.

  • Sub Bagian Pcrencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.
  • Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik. 

3. Bidang Teknik Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan kebijakan teknis dan pelaksanaan kewenangan Dinas yang meliputi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan urusan Pemerintahan yang menjadi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, serta pengendalian dan keselamatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

  • Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan manajernen lalu lintas jalan.
  • Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan,  memimpin,  membagi  tugas,  melaksanakan,  dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan rekayasa lalu lintas jalan.
  • Seksi Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis keselamatan dan  kegiatan pengendalian dan Keselamatan.

4. Bidang Angkutan dan Sarana

Bidang Angkutan Dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas  dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pengujian sarana untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

  • Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan,  memimpin,  membagi  tugas,  melaksanakan,  dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan angkutan dalam trayek.
  • Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan angkutan tidak dalam  trayek.
  • Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan. dan mengevaluasi kebijalan teknis dan kegiatan pengujian sarana.

5. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan dan prasarana, pengoperasian prasarana serta perawatan Dinas dalam perumusan yang menjadi pembangunan prasarana untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

  • Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan perencanaan dan pembangunan prasarana.
  • Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengoperasian prasarana.
  • Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan perawatan prasarana.

6. Bidang Pengembangan Perhubungan

Bidang Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemaduan moda, lingkungan  perhubungan serta teknologi perhubungan untuk mencapai pelaksanaan  teknis urusan di bidangnya.

  • Seksi Pemaduan Moda mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan moda.
  • Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksan akandan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan lingkungan perhubungan.
  • Seksi Teknologi Perhubungan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanalcan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan teknologi perhubungan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan Perundang-undangan.